ESDM Diminta Tingkatkan Program Berdampak Tepat bagi Masyarakat

Pandangan. com – Anggota Komisi VII DPR RI, Andi Yuliani Paris mendesak Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan realokasi anggaran RAPBN Tahun 2021 untuk meningkatkan program-program yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

“Saya berharap, Kementerian ESDM ini mampu mengoptimalkan anggaran yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat besar. Sehingga bisa memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat terlebih teristimewa di masa Pandemi Covid-19 tersebut, ” ujar Andi, saat kerap dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Sekjen Kementerian ESDM, Dirjen Migas dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM di ruang kerap Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (3/9/2020).

Politisi Fraksi PAN ini mempertontonkan beberapa anggaran yang sejatinya belum menjadi prioritas diantaranya anggaran buat program Bimtek Fungsional Kehumasan, Bimtek Fungsional Perencanaan Kementerian ESDM serta beberapa program lainnya.

Ia menilai, akan lebih baik anggaran untuk program tersebut dialihkan untuk meningkatkan berbagai program dengan langsung ditujukan dan bermanfaat untuk masyarakat luas, sehingga bisa memajukan ekonomi masyarakat khususnya di periode pandemi Covid-19 ini, seperti bantuan Konverter Kit bagi Petani serta nelayan.

Setelah menggunakan proses diskusi dan pembahasan, kerap dengar pendapat yang dipimpin sebab Wakil Ketua komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyepakati merealokasi anggaran untuk meningkatkan paket kesibukan infrastruktur pada RAPBN TA 2021 dengan rincian, Program Konverter Kit bagi nelayan yang semula pada RAPBN tahun 2021 sejumlah 25 ribu paket, maka dalam rapat tersebut disepakati bertambah menjadi 30 ribu paket.

Begitupun konverter kit bagi petani, dengan semula berjumlah 25 ribu paket, menjadi 30 ribu konverter kit. Sementara paket Penerangan Jalan Ijmal Tenaga Surya (PJU TS) dengan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2021 dialokasikan hanya untuk 18. 800 titik, dalam rapat kali tersebut disepakati bertambah menjadi 20 ribu titik.

“Dengan daftar untuk dilakukan refocusing kembali buat menambah program-program yang berdampak tepat kepada masyarakat, ” ujar Eddy Soeparno, saat membacakan kesimpulan rapat.

Selain itu, Komisi VII DPR RI juga mendesak Sekjen Kementerian ESDM untuk memberikan program infrastruktur hasil re-recofusing serta Realisasi Tahun Anggaran 2020 setiap bulannya kepada Komisi VII DPR RI.

Di Pokok terakhir kesimpulan rapat tersebut, tak lupa Komisi VII DPR RI juga meminta Sekjen Kementerian ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tercatat atas semua pertanyaan anggota Tip VII DPR RI, dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 10 September 2020.