Tak Kantongi Izin, Kegiatan KAMI di Surabaya Dibubarkan Polisi

Ratusan orang dari sejumlah elemen era melakukan aksi penolakan acara SAYA di Surabaya. (Beritajatim. com).

Pembatalan kegiatan KAMI di beberapa tempat di Surabaya mengacu PP No. 60 tahun 2017 pada pencetus 5 dan pasal 6 bahwa kegiatan harus ada izin dengan dikeluarkan pihak berwenang.

SuaraJabar. id kepala Polisi membubarkan kesibukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di beberapa tempat di Praja Surabaya, Senin (28/9/2020), karena tidak mengantongi izin keramaian.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan jika pihaknya membubarkan kegiatan yang berlangsung pada beberapa tempat di Surabaya sesuai di Gedung Juang 45, pada Gedung Museum Nahdlatul Ulama (NU) dan di Gedung Jabal Noer.

“Karena kami tahu betul situasi zaman ini kan Jatim masuk periode perhatian secara nasional untuk pandemi Covid-19. Dalam penggeloraan kegiatannya, Jatim sedang menggelorakan kegiatan sosialisasi edukasi preventif sampai dengan operasi yustisi dengan penindakan dan penegakan adat terkait kerumunan, ” katanya.

Trunoyudo meneruskan pembubaran kegiatan KAMI di beberapa tempat di Surabaya mengacu kepada aturan Pemerintah nomor 60 tahun 2017 pada pasal 5 dan pasal 6 bahwa kegiatan kudu ada izin yang dikeluarkan pihak berwenang.

Dijelaskan perwira tiga melati aurum di pundak tersebut, dalam susunan pasal 6 terkait kegiatan yang sifatnya lokal harus sudah dimintakan perizinan.

Jika kegiatannya bersifat nasional, logat dia, maka pada salah satu daerah harus 21 hari sebelumnya.

“Kami ketahui dari beberapa yang dipandang, surat administrasi, pemberitahuan itu mutakhir diberikan tanggal 26 September 2020 atau tepatnya baru dua hari yang lalu, tepatnya Hari Sabtu, ” katanya.

Selanjutnya, alasan dibubarkannya kesibukan KAMI di Surabaya, kata Trunoyudo adalah di masa pandemi keselamatan rakyat atau masyarakat adalah dengan paling utama.

Hal tersebut menurut mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat, tersebut adalah hukum tertinggi di masa pandemi ini.

“Kemudian perlu diketahui ada beberapa perubahan mendasar terpaut dengan tempat pertemuan. Yang mula-mula di Gedung Juang, kemudian turun di gedung museum NU serta terakhir di gedung Jabal Noer. Artinya secara administrasi tidak terpenuhi mendasari Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2017, ” kata tempat.